Jual beli PayPal, Skrill (Moneybookers), Neteller, Payza, EgoPay, VCC Reloaded, jasa belanja online dan jasa pembayaran online

One Stop Shopping : melayani Jual beli balance PayPal, Skrill/Moneybookers, Neteller, Payza, EgoPay, PerfectMoney, VCC Reloaded dan Jasa Belanja Online

Menteri Keuangan Naikkan Tunjangan Kinerja PNS tahun 2018, dari Staf sampai Menteri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) para pegawai negeri sipil (PNS) dari level staf hingga pucuk pemimpin kementerian/lembaga (K/L) pada 2018. Bahkan ada menteri yang mendapatkan tukin sebesar 150 persen yang merupakan tukin tertinggi di kementerian yang dibawahinya.

Dia mengatakan, penyesuaian tukin ini lantaran menteri dan pimpinan lembaga memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, menurut dia, para pemimpin K/L ini patut mendapatkan apresiasi melalui penyesuaian tukin.

“Pada dasarnya, sudah ada pemimpin beberapa kementerian (tukin naik). Mereka kan puncak dari lembaga tertinggi yang memiliki tanggung jawab, baik dari kinerjanya, prestasi, atau kalau ada hal-hal yang tidak baik. Karena itu kalau birokrat sudah mendapat tukin, mestinya pemimpin lembaga tersebut disesuaikan,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Menurut Sri Mulyani, penyesuaian tunjangan kinerja ini bukan pertama kali dilakukan. Sebab sebelumnya sejumlah K/L sudah melakukan hal tersebut. Kenaikan tukin kali ini hanya sebagai bentuk penyeragaman tukin antar-K/L.

“Selama ini sudah ada beberapa K/L yang melakukan seperti itu jadi kami melakukan penyeragaman saja. Nanti secara bertahap seharusnya pimpinan lembaga tersebut mestinya mendapatkan lebih dari eselon tertinggi yang didapatkan di lembaga tersebut,” kata dia.

Namun Sri Mulyani memastikan penyesuaian tukin tersebut telah melalui proses evaluasi. Selain itu, keputusan ini juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).‎

“Kalau pencairan tunjangan kinerja itu kan per bulan. Hanya itu keputusannya sesudah proses evaluasi keseluruhan dari Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Jadi penetapan Perpres-nya diserahkan ke Pak Presiden,” tandas Sri Mulyani.

Sesuai Kinerja, Tunjangan Tiap Pegawai Pajak Bakal Beda di 2018

Kemenkeu akan menerapkan skema baru tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak pada 2018. Tukin yang diperoleh pegawai pajak tahun depan akan dihitung berdasarkan kinerja masing-masing pegawai dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

“Dulu kan berbasis nasional, sebanyak 341 KPP semuanya diukur hanya berbasis penerimaan Ditjen Pajak. Ditjen bagus secara nasional, semua bagus dan sebaliknya,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Puspita Wulandari di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Puspita lebih jauh mengatakan, skema tunjangan kinerja yang lama kurang memberikan rasa keadilan karena ada KPP yang mengantongi penerimaan pajak lebih dari 100 persen. Tunjangan kinerja sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015.

“Ada mungkin kantor yang lebih dari 100 persen. Nanti di 2018 akan benar-benar sesuai kinerja masing-masing. Basisnya ada hasil dan ada proses, sehingga akan lebih memberi rasa adil,” tutur dia.

Dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja untuk pegawai pajak di tahun-tahun berikutnya akan diberikan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Contohnya jika realisasi penerimaan pajak hanya 80 persen, maka tukin yang diterima hanya 80 persen atau dipotong 20 persen untuk semua golongan.

“Dulu basisnya nasional. Tapi di 2018 sesuai kinerja masing-masing. Tukin di 2018 menggunakan dasar perhitungan kinerja 2017. Nanti ada hitungannya di Perpres, intinya setiap kantor dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia raih atau capaian kinerjanya,” tegas Puspita.

Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja 20 K/L

Gelombang terakhir kenaikan tunjangan kinerja Kementerian Lembaga tahun 2017 yang mencakup 20 K/L sudah diterbitkan dasar hukumnya (Perpres). Perpres mengenai tunjangan kinerja di lingkungan K/L masing-masing serentak ditandatangani Presiden pada tanggal 15 Desember 2017. Sebelumnya 2 instansi yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah keluar terlebih dahulu.

Pertimbangan menaikkan tunjangan kinerja seperti yang dinyatakan dalam Perpres karena adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai 20 K/L yang terdiri atas:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – Perpres No. 112 Tahun 2017
  2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman – Perpres No. 113 Tahun 2017
  3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi – Perpres No. 114 Tahun 2017
  4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme – Perpres No. 115 Tahun 2017
  5. Perpustakaan Nasional – Perpres No. 116 Tahun 2017
  6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan –  Perpres No. 117 Tahun 2017
  7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – Perpres No. 118 Tahun 2017
  8. Kementerian Badan Usaha Milik Negara –  Perpres No. 119 Tahun 2017
  9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika – Perpres No. 120 Tahun 2017
  10. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia – Perpres No. 121 Tahun 2017
  11. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum – Perpres No. 122 Tahun 2017
  12. Badan Kepegawaian Negara –  Perpres No. 123 Tahun 2017
  13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan – Perpres No. 124 Tahun 2017
  14. Lembaga Administrasi Negara – Perpres No. 125 Tahun 2017
  15. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum – Perpres No. 126 Tahun 2017
  16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi – Perpres No. 127 Tahun 2017
  17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – Perpres No. 128 Tahun 2017
  18. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional –  Perpres No. 129 Tahun 2017
  19. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Perpres No. 130 Tahun 2017
  20. Kementerian Kelautan dan Perikanan – Perpres No. 131 Tahun 2017

Perubahan yang cukup mendasar dalam Perpres selain kanaikan tunjangan kinerja yakni dengan dicantumkannya Menteri yang mengepalai dan memimpin suatu Kementerian juga diberikan tunjangan kinerja, jumlahnya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi Kementerian tersebut.

Ketentuan ini berlaku juga untuk Kepala suata Lembaga/Badan yang setingkat Menteri seperti BNPT dan BPKP. Sedangkan Lembaga atau Badan yang dipimpin seorang kepala bukan setingkat menteri tunjangan kinerja diberikan pada kelas jabatan tertinggi.

Kementerian Keuangan juga menjadi salah satu yang mengalami perubahan Perpres , namun perubahan ini tidak menyentuh besaran tunjangan kinerja, melainkan hanya menambah pasal soal pemberian tunjangan kepada Menteri Keuangan.

Besaran Tunjangan Kinerja

Dilihat dari lampiran Perpres 20 K/L tersebut besaran tunjangan kinerja terbagi menjadi 3 kelompok tabel. Kelompok pertama dengan grade tertinggi Rp 33.240.000 dan terendah Rp 2.531.250 terdiri Kemenpan dan RB, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, LAN, BPKP, Bappenas, Kemekumham dan KKP. Persentase kenaikan pada kelompok ini rata-rata 22 persen.

Kelompok kedua Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BNPT, Kemenkopolhukam, BMKG, Setjen Ombudsman, BKN dan Setjen KPU dengan range kelas jabatan tertinggi Rp 29.085.000 dan grade terendah Rp 1.968.000. Angka peningkatan kelompok 2 jika dihitung rata-rata 15%.

Kelompok ketiga meliputi Kemenko Bidang Kemaritiman Perpustakaan Nasional, Setjen Bawaslu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kemendes PDT dan Transmigrasi dengan besaran tertinggi Rp 24.930.000 serta kleas jabatan terendah Rp 1.766.000 dengan kenaikan rata-rata 18%.

TMT pemberian tunjangan kinerja yang baru berbeda antar Kementerian/Lembaga, ada yang terhitung mulai bulan Februari 2017, bulan April 2017 dan Juni 2017. Sehingga pegawai di K/L tersebut akan menerima akumulasi (repel) selisih tunjangan kinerja tersebut.

Tabel Tunjangan Kinerja 20 K/L

Categories: My Life